Berikut peran pemerintah yang paling penting:
1. Membuat Regulasi dan Standarisasi Mutu Ekspor
Untuk memastikan produk lele diterima di pasar global, pemerintah menetapkan standar mutu melalui:
-
Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
-
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
-
Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
-
Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk lele konsumsi
-
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Standar ini membantu menjamin bahwa lele Indonesia aman, higienis, dan sesuai permintaan pasar luar negeri.
2. Fasilitasi Ekspor Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
KKP secara aktif:
-
Menyediakan bimbingan teknis ekspor (bimtek).
-
Membantu pelaku usaha mendapatkan dokumen ekspor perikanan.
-
Membuka akses buyer luar negeri melalui pameran internasional.
-
Mengadakan program penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya agar memenuhi skala industri.
3. Dukungan Pembiayaan dan Kredit Usaha
Melalui berbagai skema bantuan, pemerintah menyediakan:
✔ KUR (Kredit Usaha Rakyat) Sektor Perikanan
Bunga rendah untuk modal bibit, pakan, kolam, dan alat pengolahan.
✔ Dana Dekonsentrasi dan Bantuan Sarana Budidaya
Berupa kolam bioflok, benih unggul, mesin aerator, dan pakan.
✔ Pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI / Eximbank)
Menyediakan:
-
Kredit ekspor
-
Penjaminan kredit
-
Pelatihan ekspor (Coaching Program for New Exporters – CPNE)
Ini sangat membantu UMKM perikanan untuk naik kelas.
4. Membangun Infrastruktur dan Sarana Pendukung
Pemerintah juga fokus meningkatkan fasilitas penunjang seperti:
-
Cold storage di sentra produksi perikanan
-
Pusat logistik berikat (PLB) untuk efisiensi ekspor
-
Laboratorium uji mutu yang memenuhi standar internasional
-
Balai Benih Ikan (BBI) untuk benih unggul dan sertifikasi bebas penyakit
Infrastruktur ini sangat penting agar kualitas ikan tidak turun saat diproses dan dikirim.
5. Membuka Akses Pasar Internasional
Pemerintah melakukan berbagai langkah diplomasi perdagangan:
-
Negosiasi perjanjian dagang dan penurunan tarif impor (FTA).
-
Kerja sama bilateral di sektor perikanan.
-
Menjalin komunikasi dengan importir besar dari Timur Tengah, Asia, hingga Eropa.
Melalui Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara, pemerintah juga aktif mempromosikan produk lele dan mempertemukan eksportir dengan buyer internasional.
6. Mendukung Inovasi Teknologi Budidaya
Melalui balai riset seperti:
-
BRIN
-
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT)
-
Balai Riset Budidaya Ikan Air Tawar (BRBIAT)
Pemerintah mendorong inovasi seperti:
-
Teknologi bioflok
-
Penggunaan pakan efisien
-
Peningkatan ras genetika lele (misalnya lele Mutiara, Sangkuriang)
-
Sistem monitoring kualitas air
Dengan teknologi modern, lele Indonesia lebih mudah memenuhi standar ekspor.
7. Penguatan UMKM dan Kemitraan Industri
Pemerintah membangun program:
-
Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
-
Koperasi perikanan
-
Kemitraan pembudidaya–pengolah–eksportir
Tujuannya adalah memastikan rantai pasok stabil sehingga eksportir bisa menerima pasokan lele secara konsisten.
8. Edukasi, Pelatihan, dan Pendampingan
Pemerintah memberikan:
-
Pelatihan manajemen budidaya,
-
Pelatihan standar mutu ekspor,
-
Pendampingan manajemen bisnis perikanan,
-
Pelatihan pengolahan fillet dan produk beku.
Ini penting karena banyak peternak kecil belum familiar dengan standar ekspor internasional.
Kesimpulan
Peran pemerintah sangat vital dalam membuka peluang ekspor ikan lele Indonesia. Melalui regulasi, pembiayaan, infrastruktur, pelatihan, hingga diplomasi perdagangan global, pemerintah membantu menjadikan lele sebagai komoditas ekspor yang kompetitif dan berkelanjutan.
Jika peran pemerintah dan pelaku usaha berjalan selaras, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama pasar catfish dunia.
